Israel dikabarkan membuka kantor dagang di Indonesia. Menurut Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono harus menghalau atau membatalkan niat tersebut.

"Kalau tidak berhasil [menghalau kepentingan Israel], lebih baik Yudhoyono membubarkan saja majelis zikirnya. Punya majelis zikir kok tidak bisa menghalangi pembukaan kantor dagang Israel di Indonesia," kata dia dalam tablig akbar menolak pembukaan kantor dagang Israel di Masjid Al Azhar, Jakarta, Sabtu 15 Agustus 2009.
Umat Islam di Indonesia, kata Al Khaththath, juga meminta pemerintah membatalkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No 23/ MP: P/ 01/ 2001 tanggal 10 Januari 2001, yang melegalkan hubungan RI dengan Israel.

"Kami meminta seluruh elemen laskar muslim agar segera mencari dan mengidentifikasi letak kantor dagang tersebut di Jakarta. Kalau ditemukan? "Kalau sudah ketemu akan kita datangi beramai-ramai," kata Al Khaththath.

Dijelaskan dia, pembukaan kantor dagang Israel terungkap dari pemberitaan harian Dza Marker, harian berbahasa Ibrani. Dalam harian itu tertulis Israel tengah berupaya memperluas jaringan dan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Penjajahan Israel atas wilayah Palestina menjadi dasar Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Sebelumnya, Presiden Abdurrahman Wahid pernah mencoba membuka hubungan dagang antara Indonesia dan Israel. Namun sebagian besar rakyat Indonesia menentang rencana tersebut.

Departemen Luar Negeri secara tegas menyatakan Indonesia tidak akan pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum negara Palestina resmi berdiri. Namun, Indonesia akan terus mendorong proses perdamaian demi keberhasilan Solusi Dua Negara.

Demikian ungkap Desra Percaya, Direktur Keamanan Internasional dari Departemen Luar Negeri Indonesia dalam pertemuan internasional yang membahas isu Palestina di Jakarta, Selasa 9 Juni 2009.

"Meski tidak memiliki hubungan diplomatik, Indonesia mendukung Israel dan Palestina mewujudkan konsep Solusi Dua Negara melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Dewan Keamanan, Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan badan-badan lainnya," tutur Desra.

Sebelumnya, Disampaikan anggota DPR Djoko Susilo dari Fraksi-PAN, terkait kunjungan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) ke Israel 2006 lalu. Gara-gara kunjungan itulah, baru-baru ini sekitar 8 pengusaha Israel yang diorganisasi oleh Israel Export and International Cooperation Institute dan Kementerian Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Israel balik mengunjungi Indonesia.

Kunjungan tersebut, tidak lain, sebagaimana dikatakan Ana Katz, Atase Perdagangan Israel di Singapura, untuk membangun infrastruktur agar bisa diakui dan dibolehkan secara hukum di kedua Negara.

“Oleh karena Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka diperlukan tiga tahun untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk menciptakan sebuah hubungan dagang secara langsung, yang bisa diakui dan diperbolehkan secara hukum di kedua Negara,” ujar Ana Katz, sebagaimana dirilis oleh harian Israel The Jerusalem Post, Senin (4/8).

Namun, menurut Djoko, KADIN adalah lembaga non-pemerintah, jadi tidak ada larangan dari pemerintah untuk melakukan kunjungan tersebut. Meski demikian, ia tak memungkiri jika KADIN memiliki peran penting dalam dunia usaha Indonesia.

“Selama bukan atas nama pemerintah, maka Negara tidak bisa melarang pihak swasta melakukan kerjasama atau kunjungan ke Israel,” jelasnya.

Tidak adanya hubungan diplomatik dengan Israel, dijelaskan Djoko, memiliki sejarah yang panjang, terkait umat Islam. Oleh sebab itu, jika ada pihak swasta yang melakukan kunjungan atau kerjasama dengan Israel, menurutnya, partai islam dan tokoh Islam me-warning hal itu.

“Selama ini kan belum ada, jadi yah tetap jalan,” pungkasnya.(swaramuslim.net/vvn/hdt/smedia)

Comments

Add New Search RSS

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."